Menkeu Purbaya Tawarkan 380 Lowongan Kerja Lulusan SMA, Gantikan Karyawan Bea Cukai yang Dipecat

Pemerintah membuka lowongan kerja bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk memperkuat kinerja teknis di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan tenaga operasional di lapangan yang dinilai mendesak. Ia menilai posisi teknis membutuhkan sumber daya manusia yang siap bekerja langsung di lapangan.

"Kalau di Keuangan sendiri, seperti saya bilang dulu, kita buka di Bea Cukai sekitar 380 lulusan SMA. Karena saya perlu orang juga yang betul-betul di level teknis di lapangan. Mungkin bulan depan dibuka," ujar Purbaya dikutip Kamis 9 April 2026.

Ia mengakui proses rekrutmen sebelumnya berjalan cukup lama. Karena itu, ia mendorong agar pelaksanaan perekrutan bisa segera dieksekusi guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

Terkait pembukaan CPNS secara umum tahun ini, Purbaya menegaskan kebijakan tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).Meski demikian, ia memastikan dari sisi anggaran tidak menjadi kendala.

"CPNS ada di MenpanRB. Anggaran harusnya ada," kata Purbaya.

Pecat Karyawan Bea Cukai Nakal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengaku masih mendapat laporan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tidak bekerja profesional hingga harus dipecat.

Laporan ini kata dia masih terus masuk dari kanal yang telah ia sediakan khusus masyarakat sejak Oktober 2025. Yakni, kanal Lapor Pak Purbaya. Kanal itu tersedia di Whatsapp dengan nomor 0822-4040-6600.

"Ada beberapa yang sudah dipecat. Nanti kita kasih tahu beberapa orang yang dipecat oleh kita selama beberapa bulan terakhir," kata Purbaya kala itu.

Meski begitu, ia belum bisa mendetailkan jumlah terbaru pegawai DJBC dan DJP yang telah dipecat akibat bekerja secara tidak profesional. Ia berencana kembali mengumumkan secara resmi tiap Jumat.

"Nanti kalau ada waktu Jumat kita buka lagi diskusi dengan teman-teman. Saya perlu itu karena apa? The bottle necking kan ada yang besar-besar yang bisnis-bisnis, yang ini kan masukan-masukan kecil dari masyarakat," ucap Purbaya.

"Tapi kita perlu masukan yang betul-betul aktual di alami masyarakat Indonesia sekaligus, bukan perusahaan-perusahaan besar saja," tegasnya.

Sebagai informasi, pada tahun lalu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto telah memecat 39 pegawai DJP nakal karena melakukan fraud atau menyalahi wewenang dalam melaksanakan tugas sebagai otoritas pajak.

"Saya harap cukup 39 orang saja. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti harus mengganti 39 orang dengan kapasitas yang minimum sama," kata Purbaya.