Desa Kedungpandan, Sidoarjo Diusulkan Jadi Kampung Nelayan Modern
Nelayan di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, membutuhkan lebih dari sekadar bantuan alat tangkap. Akses bahan bakar minyak (BBM) dengan harga terjangkau, infrastruktur pesisir yang memadai, hingga fasilitas penyimpanan ikan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Persoalan tersebut mengemuka saat anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyerap aspirasi nelayan di Desa Kedungpandan, Minggu 18 Oktober 2026.
Salah satu kebutuhan yang disoroti adalah kemudahan memperoleh BBM untuk melaut. Panjangnya rantai distribusi dinilai berpotensi menambah beban biaya operasional nelayan.
Karena itu, BHS mendorong penyaluran BBM melalui jalur yang lebih pendek, baik secara langsung dari Pertamina maupun dengan melibatkan maksimal satu perantara.
“Permasalahan utama adalah BBM. Nelayan menginginkan penyaluran langsung dari Pertamina atau maksimal melalui pihak kedua, sehingga harganya bisa lebih murah,” kata BHS.
Menurut BHS, akses BBM yang lebih terjangkau penting untuk membantu nelayan menekan biaya melaut. Dengan beban operasional yang lebih ringan, nelayan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dari hasil tangkapan.
Dorong Kedungpandan Masuk Program Kampung Nelayan Modern
Selain persoalan BBM, BHS mendorong agar kawasan nelayan di Desa Kedungpandan diusulkan masuk program Kampung Nelayan yang digagas pemerintah pusat. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas permukiman sekaligus melengkapi fasilitas pendukung aktivitas perikanan.
Salah satu fasilitas yang dinilai penting ialah tempat penyimpanan ikan berpendingin. Keberadaan sarana tersebut diharapkan mampu menjaga kesegaran hasil tangkapan lebih lama sehingga nelayan memiliki waktu dan peluang lebih baik untuk memasarkannya.
BHS meminta pemerintah desa segera mengajukan usulan tersebut. Ia menyatakan siap mengawal prosesnya dengan menyampaikan aspirasi nelayan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
“Saya minta segera diajukan. Saat pengajuan itu, saya akan kawal dan sampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar bisa direalisasikan di Sidoarjo,” ujarnya.
Bantuan Jaring hingga Rencana Mesin Kapal
Di tengah kebutuhan pembangunan fasilitas pesisir, BHS juga menyalurkan bantuan lima unit jaring kepada nelayan Jabon. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), ia menargetkan tambahan delapan unit jaring dan satu mesin kapal pada tahun depan.
Bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang kebutuhan operasional nelayan, sekaligus memperkuat sarana penangkapan ikan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Ketua Nelayan Jabon Bambang Jatmiko mengapresiasi perhatian terhadap persoalan yang dihadapi nelayan. Ia berharap dukungan tersebut dapat berlanjut dan menjangkau kebutuhan masyarakat pesisir, terutama di Dusun Tlocor, Desa Kedungpandan.
Menurutnya, keberlanjutan dukungan diperlukan agar berbagai persoalan yang dihadapi nelayan tidak hanya mendapat penanganan sementara melalui bantuan alat tangkap.
LPenerangan dan CCTV Jadi Kebutuhan Kawasan Pesisir
Kebutuhan lain yang turut disoroti adalah infrastruktur dasar, khususnya penerangan jalan umum (PJU) dan kamera pengawas atau CCTV.
BHS menyebut kebutuhan penerangan di sejumlah titik telah mendapat respons dari Bupati Sidoarjo. Sementara itu, dukungan CCTV diharapkan dapat membantu meningkatkan keamanan lingkungan tempat tinggal dan aktivitas masyarakat nelayan.
Kepala Desa Kedungpandan Wawan Dharmawan mengapresiasi perhatian terhadap kebutuhan warga pesisir. Ia berharap dukungan berupa penerangan, CCTV, jaring, dan mesin perahu dapat membantu nelayan menjalankan aktivitas melaut dengan lebih baik.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para pemangku kepentingan dapat terus diperkuat agar kebutuhan nelayan Kedungpandan mendapat tindak lanjut,” katanya.
Berbagai aspirasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan Jabon membutuhkan penanganan menyeluruh, mulai dari keterjangkauan BBM dan penguatan sarana tangkap hingga perbaikan infrastruktur serta fasilitas pascapanen.
Usulan Kampung Nelayan menjadi salah satu peluang untuk mendorong pembenahan kawasan pesisir Kedungpandan. Namun, realisasinya masih memerlukan pengajuan resmi, koordinasi lintas instansi, dan tindak lanjut dari pemerintah terkait.